Jasa titip atau jastip adalah layanan yang memudahkan orang untuk membeli barang dari lokasi yang jauh tanpa harus bepergian sendiri. Namun, dalam menjalankan bisnis jastip, penting untuk memahami aturan akad dan praktiknya agar sesuai dengan prinsip syariah. Artikel ini akan membahas bagaimana akad dalam jastip bisa diatur berdasarkan prinsip syariah dan memberikan solusi agar transaksi ini tetap sesuai aturan yang berlaku.
Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Jastip
Secara umum, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam transaksi jastip:
- Jastiper: Individu atau pihak yang menyediakan layanan jastip, bertindak sebagai wakil untuk membeli barang sesuai permintaan pelanggan.
- Customer: Orang yang menggunakan layanan jastip untuk membeli barang tertentu dari lokasi yang jauh atau sulit dijangkau.
- Supplier/Toko: Pihak penjual atau toko tempat jastiper membeli barang yang diinginkan oleh customer.
Pentingnya Memisahkan Akad Pinjaman dan Jual Beli Jasa
Dalam bisnis jastip, ada larangan untuk mencampurkan akad pinjaman (qardh) dengan akad jual beli jasa (tijarah). Jika jastiper menggunakan uang pribadi untuk membeli barang sebelum customer membayar, maka terjadi akad pinjaman. Ketika akad pinjaman ini digabungkan dengan akad jual beli jasa, hal tersebut menjadi tidak diperbolehkan dalam syariah karena termasuk dalam penggabungan dua akad anatara akad pinjaman dan akad jual beli.
Landasan Syariah untuk Wakalah Bil Ujrah
Praktik wakalah bil ujrah (perwakilan dengan imbalan) diperbolehkan dalam syariah. Ada beberapa dalil yang mendasari akad ini, antara lain:
- Kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Qur’an Surat Al-Kahfi Ayat 19: Dalam kisah tersebut, Ashabul Kahfi (tujuh pemuda yang tertidur selama 300 tahun) mengutus salah satu dari mereka untuk pergi ke kota membeli makanan dengan uang yang mereka miliki. Ayat ini mengindikasikan bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk mewakilkan pembelian barang kepada orang lain.
“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS: Al-Kahfi: 19)
Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa konsep wakalah atau menitip dengan mewakilkan kepada orang lain dibolehkan.
- Hadis Rasulullah ﷺ yang Diriwayatkan oleh Bukhari: Dalam hadis lain, Rasulullah ﷺ memberikan uang 1 dinar kepada Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu untuk membeli kambing. Urwah berhasil membeli dua ekor kambing dengan uang 1 dinar, dan kemudian menjual salah satunya sehingga ia kembali kepada Nabi ﷺ dengan satu ekor kambing dan 1 dinar. Nabi ﷺ menyetujui tindakan tersebut dan mendoakannya:
“Ya Allah, berkahi perdagangan yang dilakukan Urwah.” (HR. Ahmad 19362 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)
Hadis ini menguatkan bahwa akad perwakilan dengan imbalan atau keuntungan dari transaksi diperbolehkan.
Solusi untuk Menjalankan Jastip Sesuai Syariah
Untuk memastikan bahwa transaksi jastip tetap sesuai dengan prinsip syariah, berikut adalah dua skema yang bisa diterapkan:
1. Skema Pertama: Akad Salam (Pembayaran di Muka oleh Customer)
- Pembayaran di muka: Customer harus melakukan pembayaran di awal (tunai) untuk barang yang ingin dibeli, termasuk biaya pengiriman dan upah untuk jastiper.
- Harga barang harus tetap: Harga barang sudah harus disepakati dan fixed sejak awal transaksi, sehingga tidak ada perubahan harga setelah kesepakatan dibuat.
- Jastiper boleh mendapatkan margin: Jastiper diperbolehkan mengambil keuntungan dari margin harga yang disepakati, sebagai imbalan atas layanan yang diberikan.
- Harga tidak bisa diubah jika ada kenaikan di supplier: Jika ada perubahan harga dari pihak supplier setelah kesepakatan, jastiper tidak boleh meminta tambahan biaya karena harga sudah disepakati sejak awal. Dengan mengikuti ketentuan di atas, skema ini murni merupakan akad salam dan tidak ada unsur pinjaman, sehingga diperbolehkan dalam Islam.
2. Skema Kedua: Wakalah Bil Ujrah (Perwakilan dengan Upah Tertentu)
- Kondisi akad harus jelas dan transparan: Jastiper wajib menjelaskan secara rinci kondisi transaksi kepada customer, termasuk jika ada diskon, bonus, atau barang tambahan dari supplier. Semua informasi ini harus disampaikan dengan jelas agar customer memahami kondisi sebenarnya dari akad tersebut.
- Pembayaran di muka oleh customer: Agar tidak terhitung sebagai akad pinjaman, customer harus melakukan pembayaran di muka. Dengan demikian, jastiper hanya bertindak sebagai perwakilan yang membeli barang sesuai permintaan.
- Biaya transportasi ditanggung oleh customer: Semua biaya tambahan seperti biaya perjalanan, parkir, dan lain-lain harus disepakati dan ditanggung oleh customer.
- Hak jastiper adalah fee dari customer: Jastiper akan menerima upah atau fee sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan menerapkan skema wakalah bil ujrah ini, jastiper hanya bertindak sebagai wakil yang mendapatkan upah berdasarkan jasa yang diberikan tanpa ada unsur pinjaman atau talangan dana.
Kesimpulan
Jasa titip (jastip) dapat menjadi bisnis yang menguntungkan dan praktis jika dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Penting untuk memahami bahwa tidak boleh ada penggabungan akad pinjaman dengan jual beli jasa dalam transaksi ini. Dua skema yang bisa digunakan untuk menjalankan jastip sesuai syariah adalah akad salam dan wakalah bil ujrah, dengan masing-masing memiliki ketentuan yang harus dipatuhi.
Prinsip utama yang perlu diperhatikan adalah memastikan semua kondisi transaksi disampaikan dengan transparan dan customer memahami kesepakatan yang ada. Dengan begitu, jastip dapat dilakukan secara aman, menguntungkan, dan tetap sesuai dengan hukum syariah.
Baca juga: Hukum Mudharib Mengambil Keuntungan Sebelum Perhitungan Final
Referensi:
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani.
- Ammi Nur Baits. (2024, February 24). Hukum Jastip. YouTube. https://www.youtube.com/live/cSHJoCIGu60?si=n4Q3M58LGal5ALCT
- El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge University Press.