Kebijakan Ekonomi Pada Masa Abdul Malik bin Marwan

Abdul Malik bin Marwan, salah satu khalifah terbesar dari Dinasti Umayyah (685-705 M), dikenal sebagai pemimpin yang membawa banyak perubahan dalam bidang politik, sosial, dan terutama ekonomi. Pada masanya inilah kegiatan awal penerjemahan dimulai, yaitu lewat penerjemahan naskah-naskah dari Persia dan ekspedisi ke berbagai negara dilanjutkan sampai masa Khalid bin Yazid. Masa kekuasaannya juga diwarnai oleh berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, yang memaksa Abdul Malik melakukan reformasi besar-besaran dalam kebijakan ekonominya. Kebijakan ekonomi pada masa Abdul Malik bin Marwan sangat signifikan dalam membangun fondasi stabilitas negara, memajukan sektor keuangan, dan menciptakan tatanan yang lebih terstruktur dalam administrasi keuangan negara Islam.

1. Tantangan Ekonomi di Awal Kekuasaan

Pada awal pemerintahannya, Abdul Malik menghadapi kondisi ekonomi yang cukup sulit. Konflik internal, seperti pemberontakan dari beberapa wilayah, serta eksternal, seperti persaingan dengan Kekaisaran Bizantium, sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Pendapatan negara berkurang karena banyaknya wilayah yang lepas dari kontrol pusat, serta gangguan dalam sistem perpajakan yang berlaku. Selain itu, inflasi dan ketidakstabilan mata uang menambah tantangan bagi perekonomian.

Untuk mengatasi situasi tersebut, Abdul Malik menyadari pentingnya reformasi menyeluruh, mulai dari sistem administrasi hingga kebijakan keuangan. Dengan kebijakan yang tepat, Abdul Malik berusaha memperkuat kekuasaan politik sekaligus memulihkan dan memajukan perekonomian negara Islam.

2. Reformasi Administrasi dan Sentralisasi Keuangan

Salah satu langkah awal Abdul Malik dalam reformasi ekonominya adalah memperkuat administrasi negara dengan melakukan sentralisasi. Sebelum masa pemerintahannya, sistem administrasi di wilayah-wilayah kekhalifahan Umayyah masih terpecah dan terdesentralisasi. Setiap wilayah memiliki otonomi yang cukup besar dalam pengelolaan keuangannya, termasuk penggunaan bahasa administrasi yang berbeda-beda, seperti Persia di wilayah timur dan Yunani di wilayah barat.

Abdul Malik memutuskan untuk mengintegrasikan sistem administrasi dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam seluruh urusan pemerintahan, termasuk administrasi keuangan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat kesatuan politik dan ekonomi di seluruh wilayah kekhalifahan.

Baca Juga: Kebijakan Ekonomi Pada Masa Umar bin Abdul Aziz

3. Penerbitan Mata Uang

Salah satu kebijakan ekonomi paling terkenal yang diambil oleh Abdul Malik bin Marwan adalah reformasi sistem mata uang. Sebelum masa pemerintahannya, wilayah kekhalifahan masih menggunakan dinar emas Bizantium dan dirham perak Persia sebagai mata uang utama. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap ekonomi asing dan mencerminkan kurangnya otonomi keuangan dalam kekhalifahan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Abdul Malik memutuskan untuk mencetak mata uang baru yang sepenuhnya Islami. Salah satu bukti nyata adalah diterbitkannya mata uang logam pada tahun 693 M. Uang logam ini dicetak di pusat percetakan Daar Idjard dan langsung diawasi oleh pemerintah. Pemerintah melakukan kontrol dan manajemen secara langsung terhadap perputaran uang tersebut. Persaingan ekonomi antara Daulah Umayyah dengan Romawi adalah alasan yang masuk akal ihwal penerbitan mata uang ini. Tidak hanya bernilai ekonomi, mata uang baru juga simbol kedaulatan dan kemandirian ekonomi negara Islam.

4. Reformasi Perpajakan

Sistem perpajakan pada masa awal kekhalifahan Umayyah juga memerlukan perbaikan. Abdul Malik memperbaiki sistem pajak tanah (kharaj) dan pajak kepala (jizyah). Pajak tanah dikenakan pada wilayah yang ditaklukkan, sementara jizyah dikenakan pada non-Muslim sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara Islam.

Sebelum masa Abdul Malik, sistem pajak ini kurang teratur, dan hasilnya sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan keuangan negara. Dalam reformasinya, Abdul Malik menekankan pentingnya pengumpulan pajak yang lebih terstruktur dan terpantau dengan baik. Ia juga memperbaiki sistem pengawasan terhadap petugas pajak untuk mengurangi praktik korupsi, yang telah menjadi masalah serius dalam pemerintahan sebelumnya.

Dengan sistem perpajakan yang lebih efisien, Abdul Malik berhasil meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Pendapatan ini digunakan untuk memperkuat angkatan militer, memperbaiki infrastruktur, dan mendanai berbagai proyek pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Mata Uang Islam Pertama Dibuat Era Khalifah Abdul Malik, Begini Sejarahnya

5. Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Publik

Abdul Malik bin Marwan juga memperhatikan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi. Salah satu proyek besar yang dia laksanakan adalah pembangunan jaringan jalan dan pos-pos pemeriksaan yang menghubungkan berbagai wilayah kekhalifahan. Dengan adanya jalan yang baik dan pos keamanan yang memadai, perdagangan antarwilayah menjadi lebih lancar, sehingga meningkatkan arus barang dan jasa.

Selain itu, pembangunan infrastruktur ini juga berdampak pada meningkatnya keamanan bagi para pedagang dan pelancong, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan terhadap stabilitas negara. Dengan adanya keamanan yang terjamin, lebih banyak investor dan pedagang dari luar yang berani melakukan perdagangan dengan wilayah kekhalifahan, yang secara langsung berkontribusi terhadap perekonomian negara.

6. Pengaruh Kebijakan Abdul Malik terhadap Ekonomi Islam

Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Stabilitas keuangan dan ekonomi yang tercipta selama masa pemerintahannya memberikan fondasi yang kuat bagi kemajuan ekonomi Islam di masa-masa berikutnya. Mata uang Islami yang diperkenalkannya menjadi standar ekonomi yang digunakan di wilayah kekhalifahan Umayyah hingga masa Abbasiyah dan bahkan di luar dunia Islam.

Kebijakan Abdul Malik juga menunjukkan bagaimana pentingnya sinergi antara kebijakan ekonomi dan administrasi yang kuat dalam menciptakan stabilitas politik dan sosial. Reformasi perpajakan, mata uang, dan administrasi yang dilakukannya mencerminkan visi jangka panjang yang mendorong kekhalifahan Umayyah menuju kejayaan, baik dari segi ekonomi maupun militer.

Baca juga: Kisah Kedermawanan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu yang Menyedekahkan Seluruh Hartanya

Kesimpulan

Kebijakan ekonomi pada masa Abdul Malik bin Marwan memainkan peran kunci dalam memperkuat stabilitas politik dan sosial kekhalifahan Umayyah. Melalui reformasi administrasi, mata uang, dan perpajakan, ia mampu mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapinya. Keberhasilan reformasi ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung kejayaan kekhalifahan Umayyah dan meninggalkan warisan yang berpengaruh hingga berabad-abad kemudian.

Baca Juga: Khilafatul Ardh: Iman dan Finansial

Referensi:

1. Kennedy, Hugh. The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century. Routledge, 2004.
2. Al-Tabari, The History of Al-Tabari, Vol. 22: The Marwanid Restoration: The Caliphate of Abd al-Malik.
3. Abdul Qayum, Asep Nurhalim, Fithrindy Martini, Dei Pasparini, Nurizal Junail, & Mohammad Haikal Khalifah Muhd A. (Eds.). (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Bank Indonesia.
4. Bosworth, C. E. Abd al-Malik b. Marwan and His Reforms, Brill, 1970.