Murabahah

  • Akad Murabahah: Solusi Pembiayaan Pengadaan Syariah

    Dalam dunia bisnis, kebutuhan akan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa sangat penting. Sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi masyarakat Muslim yang ingin memastikan aktivitas finansial mereka bebas dari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). 

    Salah satu bentuk pembiayaan yang populer dalam sistem keuangan syariah adalah akad murabahah. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad murabahah. Dengan memahami cara kerja dan keunggulan akad murabahah, pelaku usaha dapat memanfaatkan pembiayaan yang halal dan menguntungkan. 

    Pengertian Akad Murabahah 

    Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual mengungkapkan biaya perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati kepada pembeli. Dalam konteks pembiayaan, lembaga keuangan syariah membeli barang atas nama nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. 

    Akad murabahah didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran dan hadits. Misalnya, dalam Al-Quran disebutkan: 

    ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

    “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (QS. Al-Baqarah: 275). 

    Hadits Nabi Muhammad ﷺ juga menyebutkan: 

    أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّـمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

    Dari Abu Sa’id Al Khudri berkata: Rosululloh bersabda “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.”(HR Ibnu Majah) 

    Dalam pembiayaan konvensional, bunga yang dikenakan pada pinjaman dapat berubah-ubah dan sering kali tidak transparan. Sebaliknya, dalam akad murabahah, harga dan margin keuntungan ditetapkan di awal dan tetap hingga akhir masa pembiayaan, sehingga memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. 

    Mekanisme (cara kerja) Akad Murabahah 

    Proses dan Tahapan: Tahapan dalam pelaksanaan akad murabahah di lembaga keuangan syariah meliputi: 

    1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. 
    1. Lembaga keuangan membeli barang yang diinginkan nasabah. 
    1. Lembaga keuangan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya perolehan ditambah margin keuntungan. 
    1. Nasabah membayar harga tersebut secara tunai atau angsuran sesuai kesepakatan. 

    Pihak yang terlibat dalam skema akad murabahah ini adalah pembeli (nasabah), penjual (pemasok barang), dan lembaga keuangan syariah. 

    Contoh dalam kasus ini adalah: ”seorang pengusaha membutuhkan mesin produksi seharga Rp 100 juta. Lembaga keuangan syariah membeli mesin tersebut dan menjualnya kepada pengusaha dengan harga Rp 110 juta, yang mencakup margin keuntungan sebesar Rp 10 juta. Pengusaha setuju untuk membayar dalam 12 angsuran bulanan sebesar Rp 9,166,667.” 

    Keunggulan Akad Murabahah 

    Keuntungan akad murabahah bisa dirangkum dalam poin-poin berikut: 

    Kepatuhan Syariah: Akad murabahah memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, menghindari riba, dan menjamin bahwa transaksi dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Hal ini disebabkan karena akad murabahah dibangun berdasarkan akad jual beli yang menghadirkan keadilan dari pertukaran 2 aset berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang bertransaksi.  

    Transparansi Harga: Salah satu keunggulan utama akad murabahah adalah transparansi harga. Harga pokok dan margin keuntungan disepakati di awal, sehingga tidak ada perubahan harga selama masa pembiayaan.  

    Kepastian Pembiayaan: Akad murabahah memberikan kepastian jumlah pembiayaan yang diberikan, sehingga nasabah tidak perlu khawatir tentang fluktuasi biaya atau perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi pembayaran. Hal ini disebabkan karena sudah jelasnya harga pokok dan margin ketika dilakukan akad murabahah di awal sehingga potensi fluktuasi harga tertutup pada saat itu. Hal ini membedakan murabahah dari pinjaman ribawi yang memiliki potensi kenaikan bunga jika nasabah tidak bisa membayar seluruh cicilan tepat waktu di mana sisa cicilan yang tidak lunas menjadi pokok hutang baru yang menambah bunga. 

    Infografis Akad Murabahah: Solusi Pembiayaan Pengadaan Syariah

    Akad murabahah adalah solusi pembiayaan syariah yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keunggulan akad murabahah mencakup kepatuhan syariah, transparansi harga, dan kepastian pembiayaan. Akad murabahah sangat penting sebagai alternatif pembiayaan yang halal dan dapat diandalkan, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Semoga Allah ﷻ selalu membantu kita mendapatkan pembiayaan dengan skema yang halal dan sesuai syariah. 

    Wallahu a’lam 

    Referensi

    • Al-Quran. Surah Al-Baqarah, Ayat 275. 
    • Abdul-Rahman, Y. (2010). The Art of Islamic Banking and Finance: Tools and Techniques for Community-Based Banking. John Wiley & Sons. 
    • Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance. Kluwer Law International. 
    • Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press. 
    • Jual Beli Berdasarkan Suka Sama Suka. (n.d.). Ibnumajjah.com. Retrieved May 18, 2024, from https://ibnumajjah.com/2016/04/20/jual-beli-berdasarkan-suka-sama-suka/ 

     

     


  • Konsep Kewirausahaan Sesuai Syariah Islam

    Menurut (Razak, 2018) menyatakan bahwa kewirausahaan syariah adalah sebuah system, proses dan praktik dalam menjalankan bisnis dengan cara islam. Islam yang dimaksud adalah mencakup cara hidup al-deen yaitu segala kegiatan yang diperlukan umat islam dalam menjalani kehidupan. Sedangkan menurut (Ibn Khaldun, 2001) bahwa kewirahusahaan syariah merupakan sebuah usaha dalam memperoleh dan meningkatkan pendapatan dengan cara pengembangan property yang dimiliki.  

    Jadi, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan syariah adalah sebuah system atau proses dalam melaksanakan bisnis atau wirausaha syariah yang mencakup kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang berdasarkan nilai-nilai syariah islam dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan atau profit. 

    Konsep wirausaha sendiri bukanlah suatu konsep yang baru, konsep ini telah ada sejak zaman Rasulullah ﷺ . Rasulullah ﷺ sendiri merupakan contoh tauladan yang sangat baik dalam melakukan kegiatan wirausaha atau bisnis, beliau sudah memulai perniagaan atau wirausaha sejak beliau berumur 12 tahun Bersama pamannya Abu Thalib. Sejak saat itu Rasulullah ﷺ mulai berdagang di berbagai negara, hingga saat ini teladan Rasulullah ﷺ selalu dipakai sebagai rujukan dalam berwirausaha yang sesuai dengan akad, tujuan, karakter, etika dan konsep kewirausahaan syariah. 

    Landasan Wirausaha Syariah 

    يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ وَلَا تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡـفُسَكُمۡؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمۡ ​رَحِيۡمًا٢٩  

    Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa :29).  

    Berdasarkan ayat di atas bahwa wirausaha diperbolehkan oleh islam dengan cara jual beli dengan landasan kerelaan dari kedua pihak dan tidak diperbolehkan berniaga atau berwirausaha dengan cara yang batil seperti riba, gharar dan maysir (berjudi).

    فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ وَابۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ وَاذۡكُرُوا اللّٰهَ كَثِيۡرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ‏ ١٠ 

    Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (Q.S Al-Anfal : 10) 

    Dari surah Al-Anfal dapat diketahui bahwa Allah ﷻ memerintahkan umatnya untuk berusaha mencari karunia Allah ﷻ tetapi di awal ayat Allah ﷻ mengatakan “Apabila salat telah dilaksanakan” dalam hal ini termasuk berniaga atau berwirausaha shalat tetap wajib dilaksanakan. 

    اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيۡرُوۡنَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ اَلَّا تَكۡتُبُوۡهَا ​ؕ وَاَشۡهِدُوۡۤا اِذَا تَبَايَعۡتُمۡ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيۡدٌ وَاِنۡ تَفۡعَلُوۡا فَاِنَّهٗ فُسُوۡقٌ ۢ بِكُمۡ ؕ بِكُمۡ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ​ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ​ ؕ اللّٰهُ​ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ‏ ٢٨٢  ؕ 

    “….kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Al Baqarah : 282)

    Dalam berwirausaha atau berniaga hendaknya adanya saksi dalam bertransaksi untuk mempermudah dalam proses legalistas. 

    Etika dalam Kewirausahawaan Syariah 

    Tidak Berwirausaha dengan Barang-barang yang di Haramkan dan Terbebas dari Riba

    “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Al-Maidah : 90) 

    يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوۡا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ‏ ٢٧٨ 

    Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. (Al Baqarah : 278) 

    Jujur dan Amanah

    Dalam berwirausaha sebaiknya dilakuukan secara jujur dan amanah dalam bertransaksi dimulai dari kesepkatan serta produk termasuk proses takaran dan timbangan dalam berniaga, sehingga kedua belah pihak merasakan keadilan dan tidak ada yang dirugikan. 

    “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdush Shamad berkata, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Muharib bin Ditsar dari Jabir bin Abdullah ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila kalian menimbang maka tentukanlah beratnya (yang sesuai).”(H.R Ibnu Majah 2213) 

    Tidak Berpura-pura Menawar dengan Harga Tertentu untuk Menarik Minat Orang Lain

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّجْشِ 

    “Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Malikdari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang dari menawar barang untuk mengecoh pembeli yang lain.” (H.R Nasai : 4429) 

    Tidak Melakukan Ikhtikar 

    Ikhtikar merupakan sebuah kegiatan dengan menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan bertujuan agar harga nya akan naik suatu saat karena disebabkan kelangkaan barang tersebut dan dapat memperoleh keuntungan besar 

    “Telah menceritakan kepada kamiAbdullah bin Maslamah bin Qa’nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman -yaitu Ibnu Bilal- dari Yahya -yaitu Ibnu Sa’id- dia berkata, “ Sa’id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma’mar berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa.” (H.R Muslim 3012) 

    Berwirausaha Secara Suka Sama Suka dan Ikhlas dengan Kesepakatan Kedua Belah Pihak  

    Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29) 

    Dengan demikian, konsep kewirausahaan syariah yang berakar dari teladan Rasulullah ﷺ, yang telah menunjukkan prinsip-prinsip bisnis yang etis dan berlandaskan syariah sejak usia dini, menjadi pedoman yang relevan hingga kini. Sebagai umatnya, semoga kita senantiasa mampu meneladani beliau dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam perniagaan dan muamalah, serta memperoleh ridho dan karunia Allah ﷻ dalam setiap langkah kita.

    References

    Thuba Jazil & Nur Hendrasto. (2021).”Prinsip & Etika Bisnis Syariah”. Modul UMKM Industri Halal. Komite Nasionall Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS) 

    Sarno Wuragil.(2017). Etika Dalam Bisnis Syariah. Journal Studi Al-Quran dan Hukum. Volume 2 (01) hlm 120-129 

    Hadist (H.R Nasai 4429) Diakses Pada 25/04/2024 https://www.hadits.id/hadits/nasai/4429 

    Hadist (H.R Muslim 3012) Diakses Pada 25/04/2024 https://www.hadits.id/hadits/muslim/3012 

    Al-Quran Al-Baqarah: 278 Diakses Pada 25/04/2024 https://quran.com/2?startingVerse=278 

    Al-Quran An-Nisa : 29 Diakses Pada 25/04/2024  https://quran.com/4?startingVerse=29 

    Al-Quran Al-Anfal :10. Diakses Pada 25/04/2024 https://quran.com/8?startingVerse=10 

    Al Quran Al-Baqarah : 282 Diakses Pada 25/04/2024https://quran.com/2?startingVerse=282 

     

  • Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah dengan Nominal Tertentu, Bolehkah?

    Salah satu hal yang biasa disyaratkan oleh salah satu pihak dalam Mudharabah dan Musyarakah adalah bagi hasil dengan nominal tertentu, contohnya adalah sebagai berikut.

    Contoh :

    “Saya akan menyetorkan modal saya sebanyak 30 juta dengan syarat saya dapat bagi hasil fixed 10% perbulan(3 juta perbulan)” 

    “Saya sebagai investor dengan nilai 10 juta dollar meminta bagi hasil sebesar 1 juta dollar pertahun” 

    Dan lain sebagainya. 

    Baca Juga:
    Adakah Keterkaitan Istighfar dengan Rezeki dan Keberkahan dari Allah ﷻ ?
    Akad Mudharabah Dapat Menumbuhkan Semangat Saling Membantu dalam Pembiayaan Usaha, Kok Bisa?

    Apakah Hal Ini Dibolehkan Dalam Syariat? 

    Disebutkan dalam standar syariah AAOIFI tentang Syirkah dan Syirkah kontemporer poin 3/1/5/7 sebagai berikut: 

    “لا يجوز أن تشتمل شروط الشركة أو أسس توزيع أرباحها على أي نص أو شرط يؤدي إلى احتمال قطع الاشتراك في الربح مثل أن يشترط لأحد الشركاء مبلغ محدد من الربح أو نسبة من رأس المال, فإن وقع بطل الشرط, فإن صحح الشرط قبل حصول الربح وزع الربح حسب ما اتفق عليه الشركاء بعد التصحيح و إن لم يصحح الشرط قبل حصول الربح فالربح يوزع بقدر حصص الشركاء في رأس المال 

    Tidak boleh dalam syarat-syarat syirkah atau dasar pembagian keuntungannya terdapat klausa atau syarat yang mengarah kepada kemungkinan terputusnya partisipasi dalam keuntungan, seperti mensyaratkan untuk salah satu mitra untuk nominal tertentu dari keuntungan atau prosentase tertentu dari modal, jika syarat tersebut ditandatangani maka syarat tersebut batal, jika syarat tersebut dikoreksi sebelum keuntungan didapat, maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan para mitra setelah dikoreksi, jika syarat tersebut tidak dikoreksi sebelum keuntungan didapat, maka keuntungan dibagi sesuai dengan porsi modal para mitra.

    Baca Juga:
    Bagaimana Pandangan Fiqih Mengenai Puasa Syawal?
    Anjuran Berpuasa Syawwal, Apa Saja Keutamaannya?

    Sebagaimana disebutkan juga dalam standar syariah AAOIFI tentang Mudharabah poin 8/5 sebagai berikut: 

    إذا شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغا مقطوعا, فسدت المضاربة.

    Jika salah satu pihak mensyaratkan bagi dirinya nominal tertentu, maka mudharabah fasad(rusak).” 

    Sementara disebutkan dalam fatwa DSN MUI no 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah: 

    1. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad. 

    2. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha. 

    3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah.

    Baca Juga:
    Bagaimana Sholat Dapat Mepengaruhi Rezeki?
    Bagaimana Cara Menghadapi Syubhat Sesuai Hadits Nabi ﷺ ?

    Berdasarkan kedua standar syariah di atas, maka tidak diperbolehkan melakukan perjanjian pembagian bagi hasil dengan nominal tertentu atau dengan persentase dari modal, hal ini disebabkan karena pembagian bagi hasil dengan nominal tertentu atau dengan persentase dari modal bisa menghalangi pihak lain dalam akad Mudharabah dan Musyarakah dari mendapatkan bagian dari keuntungan usaha. Contoh dari kasus tersebut adalah sebagai berikut.

    Contoh Bagi Hasil yang Dapat Menghalangi Keuntungan Salah Satu Pihak

    “Ahmad dan Yusuf melakukan kegiatan usaha dengan akad Mudharabah dalam penjualan ayam goreng lamongan. Ahmad sebagai shahibul mal(pemilik modal) menyetorkan uang sebesar 50 juta kepada Yusuf sebagai operator usaha dengan Ahmad meminta return on investment(ROI) sebesar 10% atau sebesar 5 juta perbulan dan Yusuf mengambil sisa keuntungan yang tersisa.” 

    Lalu dalam 6 bulan, usaha penjualan ayam goreng lamongan tersebut mencatatkan keuntungan sebagai berikut: 

    Bulan Keuntungan 
    Januari 10 juta 
    Februari 9 juta 
    Maret  12 juta 
    April 5 juta 
    Mei  13 juta 
    Juni 8 juta 

    Yang terjadi pada bulan April adalah Ahmad mengambil seluruh 5 juta hasil profit usaha tanpa menyisakan bagi Yusuf sepeserpun keuntungan, ini dilarang oleh 2 standar syariah diatas. 

    Baca Juga:
    What Should We Do Before and After Eid Fitri?
    The Eight Categories of Asnaf: Who Qualifies for Zakat Distribution? 

    Tujuan utama dalam akad Mudharabah dan Musyarakah adalah bersama-sama mendapatkan keuntungan dengan seluruh pihak menyerahkan sesuatu dalam mendapatkan keuntungan tersebut, maka klausul yang menghalangi keuntungan bagi salah satu atau lebih dari pihak-pihak yang terlibat dalam akad Mudharabah dan Musyarakah tentunya melanggar kaidah syariat dan tujuan utama tersebut. Selain itu klausul semacam ini dalam beberapa keadaan dibuat oleh investor/pemilik modal untuk mendapatkan jaminan keuntungan sehingga akhirnya menambah beban usaha sang pebisnis/operator. Semoga Allah ta’ala selalu membantu kita dalam melakukan kerjasama usaha yang sesuai syariatNya dan menghindarkan kita dari kerjasama usaha yang ketentuannya melanggar ketentuan syariat. 

    Wallahu a’lam 

    Baca Juga:
    Islamic Economic System and the Prohibition of Interest (Riba) 
    Implementation of The Zakat System in The Modern Era

    Referensi

    1. هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. (2017). المعايير الشرعية [Review of المعايير الشرعية ] 

    2. Majelis Ulama Indonesia, D. S. N. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 [Review Of Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017]. 

  • Syarat Murobahah Kontemporer

    Dalil yang Membolehkan Murobahah Kontemporer

    1. Kaidah fiqih berbunyi :
      الأصل في المعاملات الإباحة
      “Hukum asal muamalat adalah boleh.”
    2. Keumuman nash-nash Al Qur`an dan As Sunnah yang menghalalkan jual beli.

      Misalnya QS Al Baqarah ayat 275.
    3. Muamalat dibangun atas dasar illat (alasan hukum) dan maslahat.

      Bunyi kaidah fiqih :
      الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً
      “Hukum beredar bersama illatnya (alasan hukumnya), baik tatkala ada illat ataupun tatkala tiada illat.”

      Bunyi kaidah ttg maslahat :
      الأصل في المعاملات النظر الى المصلحة
      “Hukum asal muamalat adalah memperhatikan maslahat.”
    4. Untuk kemudahan (taysir) manusia dan menghilangkan kesempitan (haraj).

      Sesuai firman Allah SWT :
      يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
      “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”(QS Al Baqarah : 185).

      Firman Allah ttg menghilangkan kesempitan (haraj) :
      وما جعل عليكم في الدين من حرج
      “Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS Al Hajj : 78)

      Lihat uraian dalil-dalil ini dalam kitab Bahts fi Bai’ Al Murobahah, Ali Bin Abdul Aziz Ar Rajihi, hlm. 15-19.

    Dalil yang Mengharamkan Murobahah Kontemporer

    1. Murobahah KPP haram karena bank menjual barang yang tidak dimilikinya.

      قال صلى الله عليه وسلم (( لا تبع ما ليس عندك )) رواه أصحاب السنن وقال الترمذي : حديث حسن
      Sabda Nabi ﷺ,” Janganlah kamu menjual apa-apa yang tak ada di sisimu.” (HR Ashabus Sunan, Imam Timidzi berkata,’Ini hadis hasan’).
    2. Karena Murobahah KPP merupakan bai’ mu’allaq.

      Yaitu jual beli yg bergantung pada syarat yang akan datang, karena nasabah berkata kepada bank, ”Jika kamu membeli barang, aku nanti akan membelinya.”

      Imam Syafi’I dan Ibnu Rusyd telah menegaskan haramnya jual beli mu’allaq ini.
    3. Murobahah KPP adalah hilah (rekayasa hukum) untuk sekedar menghalalkan qardh dengan riba (memberi pinjaman uang dengan tambahan).

      Ibnu Abdil Barr mengisyaratkan keharaman hilah spt itu, yaitu seseorang menjual dirham dengan dirham yang lebih banyak secara tangguh (tidak kontan) dengan suatu barang penghalal.

      Contohnya : A minta kepada B untuk membeli suatu barang (padahal barang belum ada) dimana B akan menjual lagi barang tsb kepada A secara utang/tangguh.
    4. Murobahah Kontemporer termasuk jual beli ‘iinah (bai’ul ‘iinah) yang dilarang.

      Jual beli ‘iinah adalah A menjual barang secara kontan kepada B seharga 10. Lalu B menjual lagi barang tsb kepada A secara utang dengan harga 12. Jadi tujuan bai’ul ‘iinah adalah agar A memperoleh uang tunai bukan memperoleh barang.

      Ini sama dengan murobahah Kontemporer dimana nasabah dianggap ingin uang tunai untuk membeli barang lalu mengembalikan dengan jumlah lebih banyak.
    5. Murobahah Kontemporer termasuk jual beli utang dengan utang (baiul kaali’ bil kaali’).

      Yaitu pembeli membayar belakangan dan penjual menyerahkan barang belakangan.

      Jadi saat akad pembeli membeli secara utang (uang diserahkan belakangan), sedang penjual menjual juga secara utang (barang diserahkan belakangan).

      Jual beli ini disepakati keharamannya oleh para fuqoha.
    6. Murobahah Kontemporer termasuk menggabungkan dua jual beli menjadi satu jual beli yang telah diharamkan.

      Hadits Nabi ﷺ:
      نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
      Rasulullah ﷺ telah melarang dua jual beli dalam satu jual beli.
      (HR An Nasa`i, Tirmidzi, Baihaqi).

      Dalam Murobahah Kontemporer terdapat dua jual beli yang digabungkan, yaitu pertama, jual beli antara nasabah dengan bank. Kedua, jual beli antara bank dengan penjual (dealer / supplier).

      Muamalah ini tidak disepakati kebolehannya oleh para fuqoha, bahkan ada fuqoha yang mengharamkannya.
    7. Murobahah KPP didasarkan pada keharusan memenuhi janji (wujubul wafa` bil ‘ahdi).

      Padahal menurut jumhur fuqoha dari ulama Hanafiyah, Hanabilah, Syafiiyah, Zhahiriyah, memenuhi janji adalah mustahab (sunnah) tidak wajib.

      Lihat uraian dalil-dalil ini dalam kitab Bahts fi Bai’ Al Murobahah, Ali Bin Abdul Aziz Ar Rajihi, hlm.20-22.

    Syarat agar Murabahah Kontemporer Memenuhi Kaidah Syar’i

    Shahibul Maal harus memiliki barang terlebih dahulu sebelum akad dengan nasabah. Jadi, bank wajib membeli dan memiliki barang terlebih dahulu, baru kemudian melakukan akad jual beli dengan nasabah. Jika akad Murobahah dilaksanakan sebelum bank memiliki barang, berarti bank atau Shahibul Maal menjual barang yang tidak dimilikinya.

    Lalu, barang harus ada di tangan Shahibul Maal lebih dahulu sebelum akad, yang disimpan di suatu tempat agar terwujud jaminan atau dhoman pada barang tersebut. Jika syarat ini tidak ada, maka shahibul maal ingin memperoleh laba tanpa mau menanggung kerugian kalau misalnya barang itu rusak atau hilang.

    Jual beli di mana penjual tidak menjamin kerusakan/kehilangan atas barang tidak diperbolehkan.
    Janji untuk membeli tidak boleh bersifat mengikat, karena janji yang bersifat mengikat telah berubah menjadi akad. Jika berubah menjadi akad, maka Murobahah menjadi haram, karena sabda Nabi SAW, “Janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu.” (HR. Tirmidzi, dengan derajat hasan)
    Sabda Nabi Shalallahu alaihi wassalam, “Tidak halal salaf (jual beli salam) digabung dengan jual beli biasa, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal pula keuntungan yang tidak disertai jaminan (kerugian/kerusakan) dan tidak boleh menjual apa-apa yang bukan milikmu.” (Hadits Hasan Shahih riwayat Tirmidzi.

    (Lihat Ziyad Ghazzal, Masyru’ Qanun Al Buyu’, 150-156)

    Wallahu a’lam.

    Semoga Allah memberi petunjuk kepada sesuatu yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Aamiin…

    Baca Juga : Murobahah dalam Kitab Fiqih

    Baca Juga: Murobahah Kontemporer



    REFERENSI

    Disadur dari H. Sigit Purnawan Jati, “Murabahah di Bank Syariah”

  • Murabahah Kontemporer

    Fakta di lapangan, skema Murobahah sering dipakai untuk kredit syariah atau investasi syariah. Skema murobahah yang sering digunakan di lapangan ini disebut adalah Murobahah lil Aamibis Syiraa’.

    Tenang-tenang, jangan takut sama istilahnya.

    Murobahah lil Aamibis Syiraa berarti “Murobahah Kepada Pemesan Pembelian”.

    Istilah ini diberikan oleh Dr. Sami Hamud pada tahun 1976 dalam disertasi doktornya di Fakultas Hukum (Kulliyatul Huquq) Universitas Kairo, Mesir, dengan judul “Pengembangan Aktivitas-aktivitas Perbankan Yang Sesuai dengan Syariah”.

    Langkah Umum Murabahah Kontemporer Saat Ini

    1. Permintaan nasabah kepada bank untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu,
    2. Bank menerima untuk membeli barang,
    3. Janji (wa’ad) dari nasabah untuk membeli barang tsb setelah sah dimiliki oleh bank.
    4. Janji (wa’ad) dari bank untuk menjual barang itu kepada nasabah (janji dapat bersifat mengikat atau tak mengikat)
    5. Bank membeli barang secara kontan dari penjual (dealer / supplier)
    6. Bank menjual barang tsb kepada nasabah secara utang (kredit) dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh nasabah dan bank.

    (Lihat kitab Bahts fi Bai’ Al Murobahah, Ali Bin Abdul Aziz Ar Rajihi, hlm. 9-10)

    Murobahah Kontemporer Menurut Dr. Sami Hamud

    Menurut Dr. Sami Hamud :

    “Murobahah KPP adalah seorang nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang yang diminta, dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh nasabah, berdasarkan perjanjian dari nasabah untuk benar-benar membeli barang tersebut secara murobahah dengan nisbah [laba] yang disepakati keduanya, lalu nasabah membayar harga barang itu secara angsuran sesuai kemampuannya.”

    (Sami Hamud, Tathwir, hlm.432)

    Murobahah Kontemporer Menurut Dr. Yunus Al Mishri:

    “Murobahah KPP adalah seorang peminat [nasabah] mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli suatu barang karena nasabah tak memiliki uang yang cukup untuk membelinya secara kontan,

    dan karena penjual tak menjual barang tsb kepadanya secara kredit, mungkin karena tak biasa menjual barang secara kredit, atau karena tak tahu kredibilitas pembeli, atau karena sedang membutuhkan uang tunai;

    kemudian bank membeli barang tsb dengan harga tunai dan menjual kembali barang tsb kepada nasabah dengan harga kredit yang lebih tinggi.”

    (Rafiq Mishri, Bai’ul Murabahah lil Amir bis Syira`, Majalah Majma’ Al Fiqh Al Islami, Edisi No 5 Juz 2).

    Murobahah Kontemporer Menurut Dr. M. Sulaiman Al Asyqar:

    “Murobahah KPP adalah kesepakatan bank dengan nasabah agar bank membeli barang… dan nasabah harus membeli barang dari bank setelah itu, demikian pula bank harus menjual barang itu kepada nasabah, dengan harga kontan atau harga kredit yang menentukan adanya nisbah tambahan pada harga pembelian sebelumnya.”

    (Sulaiman Al Asyqar , Bai’ul Murabahah Kamaa Tujriihi Al Bunuk Al Islamiyah, hlm. 6)

    Murobahah Kontemporer Menurut Ahmad Mulhim:

    “Murobahah KPP adalah permohonan untuk pembelian dalam rangka memperoleh suatu barang yang diajukan oleh seorang nasabah kepada suatu bank, kemudian disusul kabul [persetujuan] dari bank dan janji dari kedua pihak, yaitu pihak pertama membeli, dan pihak kedua menjual dengan harga dan laba yang disepakati lebih dahulu.”

    (Sulaiman Al Asyqar , Bai’ul Murabahah Kamaa Tajriihi Al Bunuk Al Islamiyah, hlm. 6)

    Kesimpulan Murobahah Kontemporer

    Dua Pendapat Murobahah Kontemporer

    (1) Pendapat Yang Membolehkan

    Dr Sami Hamud,

    Dr Yusuf Qaradhawi (dalam kitabnya Bai’ul Murobahah lil Aamir bis Syiraa` Kamaa Tajriihi Al Masharif Al Islamiyah),

    Dr Ali Ahmad As Salus (dalam kitabnya Al Murobahah lil Aamir bis Syiraa` Nazharat fi At Tathbiq Al ‘Amali).

    Dr As Shadiq Muhammad Al Amin Ad Dharir (dalam kitabnya Al Murobahah lil Aamir bis Syiraa`)

    Syaikh Muhammad Ali At Taskhir (dalam kitabnya Nazhratun ila ‘Aqd Al Murobahah lil Aamir bis Syiraa`)

    Dr Ibrahim Fadhil Ad Dabuw (dalam kitabnya Al Murobahah lil Aamir bis Syiraa` Dirasah Muqaranah)

    (Lihat kitab Bahts fi Bai’ Al Murobahah, Ali Bin Abdul Aziz Ar Rajihi, hlm. 15)

    (2) Pendapat Yang Mengharamkan

    Dr Bakar bin Abdullah Abu Zaid (dalam kitabnya Al Murobahah lil Aamir bis Syiraa`)

    Dr M. Sulaiman Al Asyqar (dalam kitabnya Al Murobahah lil Aamir bis Syiraa` kamaa Tajriihi Al Masharif Al Islamiyah).

    Dr Rafiq Al Mishri (dalam kitabnya Al Murobahah lil Aamir bis Syiraa` fi Al Masharif Al Islamiyah)



    Baca Juga: Syarat Murobahah Kontemporer

    Baca Juga: Murobahah dalam Kitab-kitab Fiqih

  • Murobahah Menurut Kitab Fiqih

    JUAL BELI MUROBAHAH MENURUT KITAB FIQIH

    Murobahah dalam kitab-kitab fiqih tidak sama dengan murobahah yang berlaku di bank syariah saat ini.

    Murobahah dalam kitab fiqih terjadi antara dua pihak saja, yaitu penjual dan pembeli.

    Murobahah dalam bank syariah, KPR syariah dan investasi melibatkan tiga pihak, yaitu pembeli, shahibul maal, dan supplier.

    MENURUT MADZHAB HANAFI

    “Murobahah adalah memindahkan apa yang dimiliki dengan akad pertama dan harga pertama, disertai tambahan keuntungan.”

    (Al Marghinani, Al Hidayah, 6/122)

    MENURUT MADZHAB MALIKI

    “Murobahah adalah jual beli di mana penjual menyebut kepada pembeli harga pembelian barang dan mensyaratkan kepada pembeli suatu keuntungan tertentu dengan dinar atau dirham.”

    (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, 2/178)

    MENURUT MADZHAB SYAFI’I

    “Murobahah adalah (jual beli di mana penjual] menjelaskan pokok harta (modal) dan kadar keuntungan, dengan mengatakan,”Harganya seratus [dirham], dan saya menjual barang ini kepada kamu pada harga modalnya [seratus dirham] dengan keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh [dirham].”

    (Abu Ishaq Syirazi, Al Muhadzdzab ma’a Al Majmu’, 13/3))

    MENURUT MADZHAB HAMBALI

    “Murobahah adalah jual beli pada pokok harta (modal) dan keuntungan tertentu.”

    (Ibnu Qudamah, Al Mughni, 4/136)

    KESIMPULAN:

    Dalam Murobahah,

    1. Harga pembelian harus diketahui (ma’lum)
    2. Tambahan keuntungan juga harus diketahui

    “Murobahah adalah jual beli dengan harga yang semisal dengan harga pertama dengan tambahan keuntungan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad [penjual dan pembeli].”
    (Ahmad Mulhim, Bai’ul Murobahah, hlm. 30)

    Definisi-definisi di atas dikutip dari kitab Bahts fi Bai’ Al Murobahah, Ali Bin Abdul Aziz Ar Rajihi, hlm. 5-6.

    MUROBAHAH ini BOLEH dan HALAL

    Murobahah hukumnya boleh (ja`iz) tanpa ada khilafiyah di antara ulama.

    Demikian disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al Mughni, 4/259.

    Bahkan Ibnu Habiroh menyebutkan adanya Ijma’ (kesepakatan) ulama mengenai bolehnya murobahah ini (Ibnu Habiroh, Al Ifshah, 2/350).

    Imam Al Kasani juga menyebut adanya ijma’ tersebut (Al Kasani, Bada`iu’ As Shana`i’, 7/92).


    Nah, fakta di lapangannya, skema murobahah ini sering digunakan di bank syariah dan investasi syariah.

    Karena faktanya beda dengan yang dibahas di kitab fiqih, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar murobahah kontemporer bisa benar-benar (diusahakan) halal dan tidak melanggar kaidah syar’i lainnya.

    Baca juga: Murobahah Kontemporer

    Baca Juga: Rukun Jual Beli
    Baca Juga: Syarat-Syarat Jual Beli

    REFERENSI:

    Disadur dari H. Sigit Purnawan Jati, “Murabahah di Bank Syariah”

Back to top button